Anggota Komisi IV DPR, Ibnu Multazam (F-KB) meminta Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus berani melakukan negosiasi-negosiasi agar impor terhadap komoditas-komoditas kelautan termasuk garam didalamnya tidak terjadi disaat kondisi dalam negeri sedang panen garam.

         “Ini saya tunggu tentunya keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru untuk melakukan negosiasi-negosiasi lanjutan terhadap masuknya komoditas-komoditas kelautan dalam skala luas, baik itu ikan atau ikan dalam kaleng maupun garam manakala di dalam negeri itu sedang panen,” tegasnya saat Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Syarip Cicip Sutardjo yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR, Romahurmuzy, di Gedung Nusantara, Senin (24/10).  

          Dia menambahkan, saya bangga dengan statement Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru di media massa bahwa menteri yang baru akan banyak melakukan industrialisasi di bidang perikanan. “Industrialisasi ini mestinya bukan hanya untuk para industrialis saja, tetapi bagaimana membangkitkan nelayan-nelayan kecil, masyarakat pesisir dan juga petani garam kita,” tuturnya. Ibnu Multazam juga meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru menuntaskan permasalahan garam impor ini.

          Pada kesempatan itu, politisi dari F-KB, Ibnu Multazam menyesalkan terjadinya konflik antara Menteri Perdagangan maupun Kelautan dan Perikanan saat itu. Pasalnya, saat musim panas para petani garam lebih mudah memproduksi garam di dalam negeri bukan mendatangkan garam dari negara lain. “Para petani garam dalam negeri sedang panen kok malah mendatangkan garam  dari luar negeri,” katanya

          Menurut Ibnu, persoalan garam ini tidak masuk akal dan merusak struktur moral dan mental petani garam. “Kalau yang dirusak itu infrastruktur seperti jalan, jembatan itu lebih mudah untuk mengembalikannya tapi kalau yang dirusak itu moral dan mental petani garam akan sangat sulit dan perlu waktu yang lama untuk mengembalikan seperti posisi semula,” tambahnya.(iw)/foto:iw/parle.